Jurnal7.com
Pemerintah Pusat telah memberikan perhatian penuh pada program Citarum Harum, ditandai dengan ditetapkannya Kepres 15/2018, ungkap Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono pada acara “Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Program Percepatan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum”, di Grand Asrilia Hotel Bandung, Kamis (15/8/2019).
Jauh sebelum terbit Kepres 15/2018 upaya penertiban dan pengendalian DAS Citarum telah dilakukan namun hasilnya belum signifikan jelas Pangdam.
Kepres 15/2018 merupakan energi bagi gerakan Citarum Harum yang melibatkan berbagai komponen, diantaranya aktivis lingkungan, komunitas pecinta alam dan media.
Terkait percepatan penertiban pengendalian Citarum Harum, maka pemerintah pusat telah memberikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Tentunya anggaran dari Pemerintah perlu didukung oleh penggunaan anggaran yang tepat dan akuntable sehingga anggaran yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan melalui kegiatan Bimtek ini, terang Pangdam.
Diharapkan seluruh Dansektor mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh.
Pangdam menegaskan, pada setiap semester selalu diadakan evaluasi baik teknis maupun non teknis dan salah satu diantaranya yaitu non teknis seperti pertanggungjawaban keuangan.
“ Bimtek ini perlu untuk diberikan pengarahan, sehingga kita tidak ada kesalahan, bisa dilihat oleh para wartawan bahwa program Citarum ini progresnya cukup melesat.
Namun demikian harus kita sadari yang dilapangan ini adalah Militer dan mereka sebelumnya tidak terbiasa untuk masalah keuangan,” terang Pangdam.
Pangdam III/Siliwangi juga berterimakasih kepada Dirjen SDA Kementerian PUPR yang telah memberikan bimbingan teknis maupun non teknis. Sedangkan sebagi pemateri adalah Bapak Heru Setiawan, ST,. M.Eng, Kasubdit Keterpaduan Pemrograman Dit Pisda, sehingga tidak ada kesalahan didalam membuat dan tidak ada menyalahgunakan keuangan, pungkas Pangdam .
Komentar